Senin, 07 Maret 2011

PASAL KUHP TENTENG PERDATA & TATA USAHA NEGARA

1. Perkara Perdata Nomor : 904/PDT.G/2007/PN.Jak-Sel Antara Negara Republik Indonesia CQ. Prresiden RI Sebagai Penggugat Melawan H.M. Soeharto (Tergugat I) Dan Yayasan Supersemar (Tergugat II).
2. Perkara Perdata Pengalihan Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Kabupaten Manggarai Tahun 1993/1994
3. PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DIMAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PASAL 310 AYAT (1) , AYAT (2) ; PASAL 311 AYAT (1); PASAL 316; DAN PASAL 207 KITAB UUNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ( KUHP) TERHADAP UUD 1945
4. PERMOHONAN POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ATAS PASAL 23 AYAT (I) UU NOMOR 4 TAHUN 2004.
5. PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2007 DI MAHKAMAH AGUNG
6. PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 DI MAHKAMAH AGUNG
7. PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL ATAS PASAL 15 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 DI MAHKAMAH AGUNG
8. DAFTAR PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD DENGAN KPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI
9. Permohonan Pengujian (Judicial Review) Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 8) Tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
10. PERMOHONAN UJI MATERIIL ATAS PASAL 160 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (UU No.1 Tahun 1946) YANG DIAJUKAN OLEH Dr. RIZAL RAMLI
11. GUGATAN INTERVENSI PEMERINTAH RI DALAM PERKARA GARNET INVESTMENT Ltd MELAWAN BNP PARIBAS DI THE ROYAL COURT OF GUERNSEY
12. PT. TIMOR PUTRA NASIONAL
13.  VISTA BELLA PRATAMA
14. PEMBERIAN PERTIMBANGAN HUKUM

Tidak ada komentar:

Posting Komentar